banner 728x90

Pembangunan Ruang Kebidanan dan Neo Natal RSUD Sibuhuan Masih Dikerjakan-Sampai Januari-2012

Pembangunan Ruang Kebidanan dan Neo Natal RSUD Sibuhuan Masih Dikerjakan-Sampai Januari-2012

Diduga langgar PERPRES NO 54 THN 2010 Terindikasi merugikan negara

Detektifkorupsi – Pelaksanaan pembangunan Ruang kebidanan dan NEO Natal RSUD Sibuhuan  Kabupaten Padang Lawas dengan sumber dana APBD TA 2011 dengan nilai kontrak Rp.890.300.000,- dengan nomor SPMK 445.1990/ IX / RSUD / 2011, yang dikerjakan oleh CV. Dwi Lestari dengan konsultan CV. Khalilmal Consultant, hingga gambar rumah sakit tersebut di klik  tanggal 18 Januari 2012 pelaksananan pembangunan belum selesai. Terlihat tampak depan dari pada pembangunan tersebut masih ditutupi dengan beberapa lembar seng, demikian juga dengan pekerjaan timbunan tanah di depannya terlihat masih dalam tahap pelaksanaan dan beberapa bahan material bangunan seperti semen, keramik lantai masih tertumpuk di depan bangunan tersebut. Di bagian lainya masih terlihat kaca jendela belum terpasang, bahkan pekerjaan item pengecatan juga masih terlihat asal menempel di dinding, demikian juga dengan perancah yang digunakan untuk melakukan pengecatan masih terllihat di lokasi pekerjaaan bahkan masih ada dinding bangunan yang belum juga diplester.

Bila ditinjau dari tanggal SPMK maka pekerjaan ini seharusnya sudah harus selesai  pada bulan Desember tahun 2011, sebab dalam SPMK tertuang bahwa pelaksananan dimulai pada bulan September 2011 dan jangka waktu pelaksanaan adalah 90 hari. Berarti selama 3 bulan ke depan yang dihitung dari bulan September 2011 ditambah 3 bulan ke depan hasilnya adalah bulan Desember 2011. Dan ya….memang setiap tahun anggaran pertanggungjawabannya harus per 31 Desember itu berdasarkan Undang-Undang Keuangan ….ujar Direktur eksekutif Wahana Anak Bangsa ( WAB ) “. Jamal Leonardus … menanggapi permasalahan ini ketika di temui reporter Media online DETEKTIF KORUPSI.COM di Sekretariat WAB di Medan baru-baru ini. semua penggunaan keuangan Negara harus berdasarkan pada undang undang tersebut, ujarnya. Namun yang terjadi adalah masalah implementasi Undang-undang itu atau peraturan-Peraturan lainnya,,,,tambahnya. Jadi di Indonesia setiap UU dan Peraturan itu sudah lengkap akan tetapi yang jadi permasalahan adalah implementasi atau pelaksananya di kehidupan masyarakat secara nyata…jelas banyak yang tidak berjalan seperti yang diharapkan, sebab terlalu banyak kepentingan dalam sesuatu hal hingga pihak-pihak yang berkompeten tentang permasalahan tersebut seperti pihak penegak hukum sering sekali terkesan tutup mata, yang lama kelamaan menjadi suatu tradisi yang akhirnya hukum sebagai panglima  di republik ini hanya slogan semata.  Ya ini buktinya anggaran tahun 2011 digunakan pada tahun 2012 dan masih berlanjut kan???.

Seharusnya bila konsisten pelaksanan pembangunan tersebut harus dihentikan dan sesuai dengan PERPRES NO 54 rekanan di pinaltykan begitu, tapi ini nggak, pihak yang berkompeten nanti disini pasti memberi alasan bukan jawaban kalau kalian konfirmasi  ujarnya kepada reporter Media online DETEKSI dan kalau hal ini dilaporkan kepihak penegak hukum yah….akan begitu-begitu juga tapi walaupun demikian kita tidak bisa pesimis…tambahnya mengakhiri.

Direktur Rumah Sakit Daerah Sibuhuan, Kudadiri ketika dikonfirmasi melalui nomor ponsel 081 376 448xxx mengatakan bahwa keterlambatan tersebut dikarenakan pada bulan-bulan yang lalu pihak rekanan sangat kesulitan mendapatkan bahan material pasir dan kalau memang berita tersebut hendak ditayangkan silakan saja ….ujarnya.

No Responses