banner 728x90

PENGGUNAAN APBD DI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KABUPATEN TAPANULI UTARA TA 2015 BERPOTENSI BOCOR

PENGGUNAAN APBD DI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KABUPATEN TAPANULI UTARA TA 2015 BERPOTENSI BOCOR

DETEKTIFKORUPSI. Penggunaan besi beton tulangan marak ditemukan pada pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari uang negara di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun anggaran 2015.  Dalam hal ini dipertanyakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Diketahui bahwa menurut

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No : 37/M-IND/PER/2/2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Tulangan Beton secara wajib, Pasal 9 ayat 1 dan 2 Besi baja tulangan beton tersebut wajib berlisensi. Lisensi dimaksud diemboskan pada batang besi, oleh lembaga yang terakreditasi untuk melakukan pengujian dan pemberian sertifikasinya. Akan tetapi untuk pekerjaan yang dananya berasal dari uang negara sudah barang tentu PPK/ PPTK atau konsultan supervisi nya sudah mengetahui, karena hal dimaksud diberitahukan sewaktu mengadakan Bimtek. Lalu mengapa masih sering ditemukan penggunaan besi tersebut?

Lembaga Investigation Corruption Watch (ICW) Korwil I Sumut yang getol menyoroti permasalahan ini merilis bahwa pada pelaksanaan BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KABUPATEN TAPANULI UTARA Ta 2015 banyak ditemukan penggunaan besi tidak ber lisensi SNI. Temuan tersebut antara lain pada pekerjaan :

REHABILITASI BANGUNAN RUMAH DINAS BPP SIPAHUTAR (DAK) Rp.243.350,000

PEMBANGUNAN KANTOR BPP PAHAE JAE KEC PAHAE JAE (DAK) sebesar Rp.259.000.000

REHABILITASI BANGUNAN RUMAH DINAS BPP PAHAE JAE KEC PAHAE JAE (DAK) sebesar Rp.199.640.000,-

REHABILITASI BANGUNAN RUMAH DINAS BPP SIARANG ARANG KECAMATAN TARUTUNG (DAK) Rp.200.000.000,-

REHABILITASI BANGUNAN KANTOR BPP SIARANG ARANG KECAMATAN TARUTUNG (DAK) Rp.240.000.000,-

Berikut ini Relies berita yang kmai terima dari ICW Korwil I Sumut untuk pelaksanaan pekerjaan :

Rehabilitasi bangunan kantor BPP Siarang arang Kec Tarutung.

Tim Reporter Pencari Fakta ( TPRF) detektif korupsi.com melakukan Observasi dan Riset mengenai pelaksanaan pekerjaan ini. Data awal yang dihimpun adalah :

Satker                                      :  Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara.

Tahun Anggaran                      :  2015.

Kegiatan                                  :  Rehabilitasi bangunan kantor BPP Siarang arang Kec Tarutung.

Nama Paket Pengadaan          :  Rehabilitasi bangunan kantor BPP Siarang arang Kec Tarutung.

Sumber dana                           :  DAK (APBD).

Pagu                                        :  Rp.240.000.000,-

Metode pemilihan penyedia : Lelang sederhana.

Aturan mengenai Besi beton : Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia  Nomor : 37/M-IND/PER/2/2012.

Berikut ini kami haturkan hasil investigasi pada  pelaksanaan pekerjaan ini. Hasil ini berupa kejanggalan yang kami temukan dilokasi. Kejanggalan tersebut kami lengkapi dengan dukungan dokumentasi gambar yang kami jadikan sebagai bukti permulaan yang kuat tentang adanya indikasi kecurangan pada pelaksanaan pekerjaan ini.

Ditemukan bahwa pada pelaksanaan pekerjaan ini menggunakan bahan material  besi beton dengan diameter 12 mm bertuliskan BJKU (BaJa Konsumsi Umum). Artinya besi beton ini tidak ber lisensi SNI sebagai Stndart Mutu di Indonesia.

Rehabilitasi bangunan rumah dinas BPP Siarang-arang Kecamatan Tarutung.

Tim Reporter Pencari Fakta ( TPRF) Detektif Korupsi melakukan Observasi dan Riset mengenai pelaksanaan pekerjaan ini. Data awal yang dihimpun adalah :

Satker                                      :  Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara.

Tahun Anggran                        :  2015.

Kegiatan                                  :  Rehabilitasi bangunan rumah dinas BPP Siarang arang Kec. Tarutung.

Nama Paket Pengadaan          :  Rehabilitasi bangunan rumah dinas BPP Siarang arang Kec. Tarutung.

Sumber dana                           :  DAK (APBD).

Pagu                                        :  Rp.200.000.000,-

Metode pemilihan penyedia : Penunjukan Langsung.

Aturan mengenai Besi beton : Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia  Nomor : 37/M-IND/PER/2/2012.

No Responses